FRANCHISING ( Waralaba ) ???

A. DEINISI FREANCHISING

Franchise berasal dari bahasa Perancis affranchir yang berarti to free yang artinya membebaskan. Dengan istilah franchise di dalamnya terkandung makna,  bahwa  seseorang  memberikan  kebebasan  dari  ikatan  yang  menghalangi kepada  orang  untuk  menggunakan  atau  membuat  atau  menjual  sesuatu. Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Franchise ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada individu / perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (franchisee), hak- hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu. (Fuady, Munir; 2005)

Dari segi bisnis dewasa ini, istilah franchise dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan besar memberikan hak untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Franchise merupakan salah satu bentuk metode produksi dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen dengan suatu standard dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya.

Sementara itu Munir Fuady menyatakan bahwa Franchise atau sering disebut juga dengan istilah waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara 2 ( dua ) atau lebih perusahaan, di mana 1 ( satu ) pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchisee, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak – pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek yang terkenal, memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari / atas suatu produk   barang   atau   jasa,   berdasar   dan   sesuai   rencana   komersil   yang   telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun noneksklusif, dan sebaliknya suatu imbalan tertentu  akan  dibayarkan  kepada  franchisor  sehubungan  dengan  hal  tersebut

B. SEJARAH FRANCHISING

Waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey  Pisa  dan  kemudian  diikuti  pula  oleh  Burger  King  dan  Seven  Eleven, Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di Indonesia seperti yang diterapkan    oleh    Bata    dan    yang    hampir    menyerupainya    ialah    SPBU (pompa bensin). Sesudah  perang  dunia  ke  2,  usaha  eceran  mengadakan  perubahan  dari orientasi produk ke orientasi pelayanan. Disebabkan kelas menengah mulai sangat mobile dan mengadakan relokasi dalam jumlah besar ke daerah-daerah pinggiran kota, maka banyak rumah makan / restoran atau drive in mengkhususkan dalam makanan siap saji dan makanan yang bisa segera di makan di perjalanan.

Pada awal tahun 1990 – an International Labour Organization (ILO) pernah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem franchise guna memperluas lapangan kerja sekaligus merekrut tenaga-tenaga ahli franchise untuk melakukan survei, wawancara, sebelum memberikan rekomendasi. Hasil kerja para ahli franchise tersebut menghasilkan “Franchise Resource Center” dimana tujuan lembaga tersebut adalah mengubah berbagai macam usaha menjadi franchise serta mensosialisasikan sistem franchise ke masyarakat Indonesia.

Istilah   franchise   ini   selanjutnya   menjadi   istilah   yang   akrab   dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di Indonesiakan dengan istilah ‘waralaba’ yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah franchise. Waralaba berasal  dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih / istimewa

C. BENTUK-BENTUK KEPEMILIKAN 

1. Perusahaan Perseorangan

Bentuk kepemilikan yang paling sederhana dan paling popular masih tetap perusahaan perseorangan (sale proprietorship). Perusahaan perseorngan merupakan bentuk perusahaan yang dimiliki dan dikekola oleh satu orang. 

1.1 Keunggulan perusahaan perseorangan :

- Mudah dibentuk : Salah satu sifat paling menarik dari bentuk perusahaan perseorangan ini adalah betapa cepat dan sederhananya bentuk ini dimulai. Jika wirausahawan ingin menjalankan perusahaan dengan nama pribadi, dia cukup mendapatkan izin dan langsung memulai usahanya.

- Bentuk kepemilikan yang murah untuk dimulai : Disamping mudah memulainya, perusahaan perseorangan ini juga yang paling murah biaya pembentukannya. Tidak ada dokumen resmi yang perlu dibuat. Wirausahawan cukup pergi ke pemerintah setempat, menyatakan bantuk usaha yang akan dimulainya dan membayar biaya iuran (fee) dan biaya perizinan (license).

- Insentif laba : Salah satu keunggulan dari bentuk perusahaan perseorangan adalah bahwa setelah pemilik membayar semua beban perusahaan, dia dapat mengambil sisanya yang berupa laba. Insentif laba adalah yang paling kuat, dan laba merupakan cara yang sempurna untk mempertahankan nilai dalam permainan usaha.

- Kewenangan penuh untuk mengambil usaha : Oleh karena pemilik perusahaan perseroan mengendalikan penuh jalannya perusahaan, dia dapat dengan cermat merespon perubahan, yang merupakan modal untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar.
- Tidak ada pembatasan hokum khusus : Perusahaan perseorangan merupakan bentuk kepemilikan perusahaan yang paling sedikit diatur. Sewaktu pemerintah meminta informasi yang tmapaknya terus-menerus, tiada henti, cirir ini merupakan keistimewaan.
- Mudah dihentikan : Bila wirausahawan memutuskan untuk menghentikan kegiatannya, dia dapat dengan cepta menutup perusahaan ini meskipun dia tetap masih bertanggung jawab atas semua utang dan kewajiban yang tidak bisa dibayar oleh bisnisnya.

1.2 Kelemahan perusahaan perseorangan

- Kewajiban pribadi tidak terbatas : Kelemahan terbesar dari perusahaan perseorangan adalah kewajiban pribadi yang tidak terbatas terhadap pemilik, yang artinya bahwa pemilik perusahaan perseorangan secara pribadi bertanggung jawab atas semua utang perusahaan. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki semua harta perusahaan, dan bila bisnis gagal, kreditor atau pemberi utang dapat memaksa pemilik menjual harta-harta ini untuk menutup semua utangnya.

- Keahlian dan kemampuan terbatas : Perusahaan perseorangan memiliki otoritas keputusan tunggal, tetapi bukan berarti si pemilik memiliki berbagai keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan dengan baik usahanya.

- Perasaan terisolasi : Menjalankan bisnis sendirian memungkingkan wirausahawan menjadi sangat fleksibel, namua juga membuatnya merasa terisolasi tanpa ada yang dapat didekati untuk membantu memcahkan masalah atau memberikan umpan balik atas ide baru. Kebannyak pemilik perusahaan perseorangan mengakui bahwa ada saaat-saat di mana mereka merasa sendirian serta memikul tanggung jawab sepenuhnya sendirian untuk setiap keputusan besar dalam bisnis.

- Keterbatasan akses moda l: Agar perusahaan bisa tumbuh dan berkembang, pemilik perusahaan biasanya memerlukan tambahan sumber daya keuangan. Akan tetapi banyak pemilik perusahaan perseorangan telah mempertaruhkan semua yang dimilikinya untuk menjalankan bisnis dan telah menggunakan sumber-sumber daya pribadi sebagai agunan untuk pinjaman, shingga sangat sukar baginya untuk meminta tambahan dana lagi.-Kurangnya kesinambungan bisnis : Kurangnya kesinambungan merupakan sifat yang melekat pada perusahaan perseorangan. Bila pemilik meninggal, pension, dan sudah tidak mampu lagi perusahaan ini otomastis akan berakhir.

2. Persekutuan

Menurut Suparwoto (1997, hal 1) persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan dapat didirikan oleh baik oleh dua orang atau lebih yang semuanya mempunyai usaha atau pun belum memiliki usaha. Firma merupakan salah satu bentuk dari persekutuan dan pendiri-pendirinya merupakan pemilik dari firma tersebut yang disebut dengan anggota-anggota atau sekutu-sekutu firma. Tujuaan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Umumnya, perjanjian persekutuan dapat mencakup hal-hal apa pun yang diinginkan anggota persekutuan. Perjanjian persekutuan standar mencakup hal-hal:

1. Nama Persekutuan
2. Tujuan bisnis
3. Domisili bisnis
4. Lama persekutuan
5. Nama para sekutu dan alamat resmi mereka
6. Kntribusi dari masing-masing sekutu pada perusahaan, pada tahap pendirian
7. Perjanjian tentang cara pembagian keuntungan dan kerugian
8. Prosedur dalam memperluas bisnis
9. Kesepakatan distribusi asset jika para sekutu sepakat mengakhiri
10. Penjualan saham anggota
11. Gaji, penarikan, dan pengeluaran bagi sekutu
12. Ketidakaktifan sekutu
13. Pembubaran sekutu
14. Perubahan atau modifikasi perjanjian sekutu.

2.1 Keunggulan persekutuan

- Mudah didirikan : Pemilik harus memperoleh perizinan bisnis dan menyerahkan formulir yang tidak terlalu banyak

- Kehalian yang saling melengkapi : Dalam perusahaan perseorangan, pemilik harus menjalankan semua fungsi manajemen dan tidak semua fungsi tersebut sesuai dengan pemilik. Dalam persekutuan, keahlian dan kemampuan masing-masing sekutu saling melengkapi sehingga memperkuat landasan manajemen perusahaan.

- Pembagian laba : Tidak ada batasan mengenai cara para sekutu membagi laba perusahaan sejauh konsisten dengan perjanjian persekutuan dan tidak melanggar hak sekutu mana pun. Perjanjian persekutuan harus menyebutkan dengan jelas kontribusi masing-masing sekutu serta pembagian laba secara proporsional.

- Pengumpulan modal yang lebih besar : Bentuk kepemilikan persekutuan secara nyata memperluas kumpulan modal yang tersedia untuk suatu bisnis

- Kemampuan menarik sekutu terbatas : Apabila para sekutu saling memiliki, menjalankan, dan mengelola suatu bisnis, mereka disebut sekutu umum. Sekutu umum memiliki kewajiban tidak terbatas atas utang persekutuan dan biasanya memiliki peran katif di perusahaan. Setiap perusahaan biasanyan memiliki paling tidak satu sekutu umum, walaupun jumlah sekutu umum dalam suatu bisnis tidak dibatasi

2.2 Kelemahan persekutuan

- Kewajiban tak terbatas pada setidaknya seorang sekutu : Setidaknya seorang sekutu dari setiap persekutuan haruslah menjadi sekutu umum. Sekutu umum memiliki kewajiban tak terbatas atas utang yang tersisa setelah asset persekutuan habis. Selain itu, sekutu umum bersifat semua dan sebagian, artinya kreditor dapat menuntut tanggung jawab atas utang persekutuan dari semua sekutu atau hanya dari salah seorang sekutu.

- Akumulasi modal : Bentuk persekutuan tidak seefektif bentuk kepemilikan perseroan yang bisa meningkatkan modal dengan menjual saham ke investor.

- Kesulitan untuk menyingkirkan kepentingan persekutuan  tanpa membubarkan persekutuan : Kebanyakan perjanjian persekutuan membatasi cara sekutu bisa melepas saham bisnis itu. Sering terjadi bahwa anggota persekutuan diisyaratkan untuk menjual sahamnya kepada sekutu lain. Meskipun dlam perjanjian awal tercantum tidak ada jaminan bahwa sekutu-sekutu lain memiliki sumber keuangan untuk membeli saham sekutu itu. Bila tidak tersedia uang untuk membeli saham sekutu lain, sekutu baru dapat dipaksakan untuk masuk atau persekutuan dibubarkan, dibagi asetnya dan dimulainya persekutuan yang baru lagi.

- Kurangnya kesinambungan : Bila sekutu meningggal, sahamnya tidak dapat diwariskan karena sekutu lain mungkin tidak ingin bermitra dengan orang yang mewarisi sahama sekutu yang meninggal tersebut.

3. Perseroan

Perseroan adalah bentuk yang paling rumit dari ketiga bentuk utama kepemilikan bisnis. Perseroan merupakan badan hokum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya dan dapat berperan dalam bisnis, membuat kontrak, menggugat dan digugat, dan membayar pajak. Perseroan memiliki kekuasaan untuk meningkatkan jumlah modalnya dengan menjual saham kepemilikan kepada investor luar, tetapi banyak perseroan hanya memiliki beberapa pemegang saham saja. Perseroan terbuka memiliki banyak pemegang saham, dan sahamnya biasanya diperdagangkan di bursa efek. Perseroan tertutup memiliki saham yang dikendalikan oleh beberapa orang yang relative sedikit.

3.1 Keunggulan perseroan

- Kewajiban terbatas dari pemegang saham : Oleh karena merupakan badan hokum terpisah, perseroan memungkinkan penanam modal untuk membatasi kewajiban mereka hanya pada total jumlah investasi mereka dalam bisnis. Dengan kata lain kreditor tidak bisa mengajukan klaim atas harta pribadi para pemegang saham.

- Kemampuan mengumpulkan modal : Perseroan dapat mengumpulkan uang untuk memulai bisnis dan berkembang dengan cara menjual saham  ke investor sesuai dengan yang diperbolehkan dalam akta pendirian.

- Kemampuan untuk berlangsung selamanya : Tidak seperti perusahaan perseorangan atau persekutuan yang kematian pendiriannya akan mengakhiri bisnisnya, perseroan dapat hidup lebih lama dari masa hidup mereka yang mendirikannnya.

- Kepemilikan yang dapat dipindahkan : Saham dalam perseroan dapat dengan mudah dipindahtangankan. Jika para pemegang saham ingin mencairkan bagian kepemilikan mereka atas suatu perseroan, mereka dapat menjuak saham mereka kepasa orang lain.

3.2 Kelemahan perseroan

- Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pendirian : Mendirikan perseroan dapat sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama.

- Pajak ganda : Oleh karena perseroan merupakan badan hokum sendiri, perseroan harus membayar pajak dari laba bersih yang diperolehnya.

- Kemungkinan pendiri kehilangan kendli perusahaan : Bila wirausahawan menjual saham kepemilikan perusahaan, mereka melepaskan beberapa kendali. Khususnya bila diperlukan modal besar untuk memulai atau mengembangkan usaha, wirausahawan mugnkin harus melepaskan sejumlah kendali yang cuku besar.

- Persyaratan hukum dan peraturan pemerintah : Perseroan harus memenuhi lebih banyak persyaratan hokum dan keuangan dibandingkan dengan bentuk kepemilikan lain.

- Kemungkinan merosotnya insentif manajerial : Seiring dengan pertumbuhannya, perseroan sering membutuhkan tambahan keahlian manajerial di luar yang dapat diberikan pemiliknya. Manajer professional yang dibawa wirausahawan untuk membantunya menjalankan bisnisnya yang berkembang tidak selalu memiliki tingkat ketertarikan atau kesetiaan yang sama terhadap perusahaan. Akibatnya bisnis ini menderita kekurangan akibat tidak adanya energy, perhatian dan pengbdian pendirinya. Untuk mengatasi ini pemilik memberikan kompensasi dengan kesuksesan perusahaan.

D. JENIS-JENIS FRANCHISING

1.Waralaba nama dagang meliputi suatu merek. Disini terwaralaba membeli hak untuk memakai nama dari pewaralaba tanpa batasan bahwa ia hanya mendistribusikan produk-produk denngan nama pewaralaba tersebut.

2. Waralaba distribusi produk artinya pewaralaba memberikan hak kepada terwaralaba untuk menjual produk-produk tertentu dengan nama merek dan merek dagang pewaralaba melalui jaringan yang selektif dan terbatas. Cara ini biasa digunakan untuk memasarkan mobil, minuman ringan, alat rumah tangga, kosmetik, dan prooduk lainnya.

3. Waralaba murni dikenal juga sebagai waralaba komprehensif atau waralab format bisnis yang meliputi pemberian format bisnis lengkap kepada terwaralaba termasukizi menggunakan nama dagang, produk atau jasa untuk dijual, fisik pabrik, metode pengoperasian, rencana pemasaran, proses pengendalian kualitas, system komunikasi, dan layanan lain yang diperlukan untuk mendukung bisnis.

E. RESIKO USAHA INVESTASI FRANCHISING

Usaha franchising melibatkan banyak resiko yang harus diketahui oleh para wirausahawan sebelum mereka mempertimbangkan investasi. Kita mendengar keberhasilan Mc.Donald, Kentucky Fried Chicken, namun setiap ada yang berhasil tentu ada kegagalan. Usaha franchising membutuhkan kerja keras dan tidak cocok untuk orang pasif. Usaha ini membutuhkan kerja karena keputusan usaha seperti penarikan tenaga kerja, penjadwalan, pembelian dan akuntansi tetap menjadi tanggung jawab pemakai hak guna paten. Langkah – langkah yang dapat diambil untuk menurunkan atau meminimasi resiko investasi dalam franchising :

1.Melakukan evaluasi diri Wirausahawan hendaknya melakukan evaluasi sendiri untuk meyakinkan bahwa memasuki ventura franchising adalah tepat bagi dirinya. Jawaban dari pertanyaan – pertanyaan berikut akan membantu menentukan apakah keputusan yang diambil tepat.

- Apakah anda orang yang suka memulai usaha sendiri?

- Apakah anda menikmati kerja dengan orang lain?

- Apakah anda mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kepemimpinan pada mereka yang akan bekerja kepada anda?

2.Meneliti Franchise Tidak setiap usaha hak guna paten tepat untuk anda. Wirausahawan harus mengevaluasi usaha hak guna paten untuk memutuskan mana yang paling tepat. Sejumlah faktor yang harus dinilai sebelum membuat keputusan akhir adalah :

a. Usaha hak guna paten yang mapan dan belum mapan. Terdapat banyak keuntungan dan kerugian dalam melakukan investasi pada usaha hak guna paten yang mapan atau belum mapan. Investasi pada usaha hak guna paten yang belum mapan akan merupakan investasi yang tidak mahal. Akan tetapi, hal ini diimbangi dengan resiko yang besar. Penerima hak guna paten meungkin melakukan kesalahan yang berakibat kegagalan usaha. Reorganisasi konstan akan menyebabkan kebingungan dan mismanajemen. Akan tetapi, investasi pada usaha hak guna paten yang belum mapan merupakan tantangan yang bisa mendatangkan keuntungan yang besar ketika usaha tumbuh dengan cepat. Investasi pada usaha hak guna paten yang sudah mapan akan mengurangi risiko kegagalan tetapi membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Akan tetapi harus diingat bahwa akan senantiasa ada resiko, bahkan pada usaha yang sudah mapan.

b. Stabilitas finansial dari usaha hak guna paten. Pembelian hak guna paten oleh wirausahawan hendaknya dilakukan sesudah dilakukan penilaian statibiltas finansial dari pemilik hak guna paten. Terdapat banyak faktor yang akan membantu wirausahawan menentukan stabilitas dan kemampuan mendatangkan laba dari organisasi usaha hak guna dalam jangka panjang. Pertanyaan berikut bisa ditanyakan oleh penerima hak guna paten atau ditentukan dari sumber alternatif.

c. Pasar potensial bagi usaha franchise adalah penting bagi wirausahawan untuk mengevaluasi daerah pasar dari mana pelanggan akan tertarik dengan franchise baru. Satu cara mudah adalah dengan peta komunitas atau daerah setempat dan mencoba mengevaluasi arus lalu lintas dan demografi penduduk daerah tersebut. Informasi arus lalu lintas bisa diamati dengan mengunjungi daerah tersebut. Arah lalu lintas, kemudahan masuk dalam usaha, dan jumlah arus lalu lintas bisa diperkirakan dan pengamatan. Demografi daerah ditentukan dari data sensus. Perlu juga menemukan lokasi pesaing didaerah yang mungkin mempunyai pengaruh potensial terhadap usaha. Jika pemberi hak guna paten bersedia dan dana juga tersedi, akan sangat membantu mengadakan riset pemasaran didaerah. Sikap dan minat dalam usaha baru bisa dinilai dalam riset dilakukan riset oleh perguruan tinggi setempat sebagai bagian dari proyek studi.

d. Keuntungan potensial bagi franchise baru sebagaimana hal nya dengan usaha pemulai, penting untuk mengembangkan laporan pendapatan, neraca, arus kas proforma. Pemberi hak hendaknya memberikan proyeksi untuk menghitung informasi yang dibutuhkan.

Pendapat saya mengenai Resiko Investasi Dalam Usaha Franchising adalah harus memerlukan sikap wirausaha yang benar benar matang karena pada saat usaha franchise yang telah dijalani tidak akan takut akan hal tantangan yang nantinya akan datang entah kenaikan atau penurunan pada usaha franchise tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. 2005. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

HS, Salim. 2003. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika

Khairandy, Ridwan. 2000. Perjanjian Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi. Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan yayasan Klinik Haki

Setiawan, Deden. 2007. Franchise Guide Series – Ritel. Dian Rakyat

Simatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta

mmermer, Thomas W; Scarborough, Norman M. 2008. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil Edisi 5 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

http://www.ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=921:kepemilikan-dan-waralaba&catid=69:makalah-kewirausahaan&Itemid=69 (diakses tanggal 2 April 2017 jam 22.00)